TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peran santri tidak hanya memperdalam ilmu agama, dan menerapkannya di dunia nyata.

Rais'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin menyebut santri punya tugas lebih dari sekedar itu. Bahkan santri juga punya tugas untuk ikut berperang di era perang kemerdekaan.

Ma'ruf Amin menyebut di era modern ini, kewajiban santri juga termasuk menjaga negara. Ma'ruf Amin mengatakan santri berkewajiban menjaga negara dari kelompok-kelompok yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dari upaya-uppaya yang ingin merusak tatanan yang ada, yang ingin mengganti tatanan yang ada sehingga dapat menimbulkan kegaduhan," kata Ma'ruf Amin, dalam sambutannya di acara peluncuran logo Hari Santri Nasional (HSN), di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).

Ma'ruf Amin tidak menyebut identitas kelompok mana yang ia maksud. Namun ia menyebut kelompok tersebut sebagai kelompok yang intoleran, yang selalu menganggap salah orang-orang yang berada di luar kelompoknya. Mereka adalah kelompok yang menganggap kafir orang-orang di luar kelompoknya.

"Membenarkan dirinya sendiri. Jangankan derajat non-muslim, sesama muslim saja (mereka) tidak bisa menerima, mereka selain dirinya sendiri, dianggap sesat," ujarnya.

Saat ini pesantren, madrasah dan institusi lain tempat santri menimba ilmu, punya tanggungjawab untuk mendongkrak ekonomi. Ia menyebut pemerintah saat ini berusaha menuntaskan permasalahan ekonomi Indonesia, dengan membangun pusat-pusat perekonomian di pesantren dan madrasah.

"Karena ekonomi umat sekarang ini sudah melemah, warung-warungnya juga pada roboh, karena itu harus dibantu," terangnya.

Sistem ekonomi yang diterapkan saat ini menruut Ma'ruf Amin gagal untuk menjawab permasalahan. Sistem yang ada telah menciptakan banyak konglomerat di Indonesia, namun sayangnya kekayaan dari taipan-taipan tersebut tidak mengalir deras ke masyarakat bawah. Alhasil jurang ketimpangan pun semakin lebar.

"Ternyata (kekayaannya) tidak menetes ke bawah, yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah," katanya.

Sayangnya keberadaan madrasah saat ini terancam dengan kebijakan Full Day School (FDS). Melalui kebijakan yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan, siswa kedepannya akan sekolah hingga sore hari dalam lima hari kerja.

Kebijakan tersebut dianggap mengancam keberadaan madrasah, karena di kantong-kantong NU, siswa menempuh pendidikan di sekolah umum dari pagi hingga siang hari, dan dari siang hingga sore mereka menempuh pendidikan agama di pesantren. Dengan kebijakan FDS, siswa tidak bisa lagi ikut pesantren.

Saat ini permen tersebut tengah di bahas di Istana, untuk dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Ma'ruf Amin mengaku sudah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo atau yang dipanggil Jokowi, untuk menyampaikan pendapatnya tentang kebijakan FDS.

"Saya sudah minta kepada Presiden, supaya jangan ada lagi disebut-sebut dalam peraturan, yang akan mengganti permen, dengan peraturan presiden. Di dalamnya jangan ada lagi bunyi Full Day School itu," ujarnya.