Mahfud MD: Berdasar Hasil Penelitian PU Gedung DPR Tidak Miring
Mahfud MD menegaskan posisinya tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengkritik rencana pembangunan gedung DPR yang dinilai oleh pimpinan DPR sudah berusia 15 tahun dan disebut-sebut sudah miring.
Melalui akunnya di Twitter, @mohmafudmd, Mahfud MD mempertanyakan bukti atau data yang membilang gedung DPR miring.
Bahkan Mahfud MD menilai pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring, adalah kurang waras alias sudah miring.
"Berdasar hasil penelitian PU Gedung DPR tidak miring", yang bilang miring itulah yang miring," ujar Mahfud MD dalam akunnya di twitter, Senin (14/8/2017).
Masih melalui akunnya di twitter, Mahfud MD menegaskan posisinya tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang akan menghabiskan uang rakyat sebesar Rp5,7 triliun.
"Untuk apa membangun gedung baru DPR sampai 5,7 triliun? Itu tidak feasable. Dulu (2009) 1,7 trilliun saja ditolak rakyat, apalagi 5,7 trilliun," tegas Mahfud MD.
"Gedung DPR yang ada sekarang masih sangat bagus. Untuk apa, sih?"
"Meski DPR punya hak budget tapi Pemerintah, atas dukungan rakyat, bisa menolak keinginan membangun gedung baru DPR. Yang dulu pun bisa dibatalkan, kok," ujarnya.
Baca: Terancam Rudal Korea Utara, Warga Guam Gelar Doa Bersama
DPR juga mau membangun perpustakaan mewah. Padahal, imbuhnya, sekarang perpustakaan sudah digital. Selama ini juga tidak banyak guna perpustakaan di DPR, karena sepi melulu.
Namun demikian, meski tidak setuju pembangunan Gedung DPR dan mual pada tingkah DPR, lanjut Mahfud MD, tapi ia tidak setuju DPR dibubarkan.
"Lebih baik ada DPR yang jelek daripada tidak ada," kata Guru Besar Hukum Tata Negara itu.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantah DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.
Ia menyatakan DPR hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.