TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai capaian pemerintah selalu mengandalkan data makro sebagai rujukan capai pembangunan.

Ia juga menganggap pemerintah tidak mampu membaca dinamika ekonomi rumah tangga atau individu secara keseluruhan. Hal itu dibuktikan dengan masih mudah ditemukannya kemiskinan di berbagai daerah terpencil di Indonesia.

Menurutnya, sangat perlu ragam indikator baru untuk membaca tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih konkret.

“Kita sedang diskusi selama dua tahun dalam menyusun kerangka. Seiring berjalan waktu banyak yang diperbarui,” ujar Fahri dalam acara Coffee Morning dengan tema ‘Menurunnya Daya Beli Masyarakat’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/08).

Menurut Fahri pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen di kuartal dua tidak sejalan dengan tingkat daya beli masyarakat yang menurun.

Karena itu, Fahri menyebut ada satu anomali yang terjadi dalam konsumsi masyarakat.

"Hari ini kita menemukan satu persoalan tengah ramai didebatkan yaitu menurunnya daya beli yang dibandingkan dengan angka makro," ungkap Fahri.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Saleh P. Daulay yang turut serta dalam kegiatan tersebut, ia mengemukakan usai berkeliling ke dapil masih sangat mudah menemukan kemiskinan.

Alokasi dana dari pusat ke daerah dinilai tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan daya beli baru, sehingga hal ini menjadi pertanyaan besar tentang sistem kerja pemerintah.

“Uang sudah banyak habis tapi kok tingkat pendapatan rendah. Dana desa Rp 800 juta tidak menciptakan lapangan kerja baru.  Ini tidak menciptaian kesejahteraan,” ujar Saleh.

Meskipun seringkali pemerintah meliris optimisme kinerja makro ekonomi, namun hal itu nampaknya tidak berdampak banyak terhadap fakta lapangan.