Survei IDM, Milton Crosby Peroleh Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Kalbar
Lembaga survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menggelar riset jelang pelaksanaan Pilkada Kalimantan Barat 2018 mendatang. Survei dilakukan unt
TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menggelar riset jelang pelaksanaan Pilkada Kalimantan Barat (Kalbar) 2018 mendatang. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat elektabilitas dari 7 tokoh yang digadang-gadang akan meramaikan pesta rakyat lima tahunan itu.
Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel mengatakan bahwa survei yang digelar dari tanggal 6 sampai 15 Agustus lalu melibatkan 1.984 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Mereka adalah warga Jateng yang telah mempunyai hak pilih. Adapun margin of error lebih kurang 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasilnya, Mantan Bupati Sintang Milton Crosby, memperoleh tingkat keterpilihan (elektabilitas) paling tinggi dengan 28,7 persen, disusul Wali Kota Pontianak Sutarmidji dengan 22,7 persen, Aggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalbar Lasarus 10,1 persen, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid 8,7 persen, putri dari Gubernur Kalbar saat ini yang juga Bupati Landak Karolin Margareth Natasha 7,7 persen.
"Kemudian Bupati Mempawah Ria Norsan 7,4 dan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dengan 5,1 persen," kata Fahmi dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (21/8/2017).
Fahmi kemudian mengulas soal putri Gubernur Kalbar Cornelis, Karolin Margareth Natasha yang hanya memperoleh 7,7 persen padahal bapaknya merupakan gubernur dua periode.
"Ini (elektabilitas Karolin yang cuma 7,7 persen) menggambarkan bahwa masyarakat Kalimantan Barat menolak adanya politik dinasti dalam kepemimpinan di Kalbar. Dan kalau melihat terpilihnya Karolin sebagai bupati Landak pada 2017 lebih disebabkan karena adanya pemborongan partai-partai sehingga Karolin hanya melawan kotak kosong," jelasnya.
Oleh karena itu, Fahmi mengatakan bahwa IDM menyarankan agar partai partai yang menjadi pengusung Pilgub Kalbar, untuk tidak melakukan jual beli rekomendasi untuk mendukung seseorang menjadi calon tunggal pada Pilgub Kalbar 2018.
Sebab menurut dia, akibatnya akan fatal. Jika terjadi calon tunggal seperti di Kabupaten Landak ketika itu, maka suara suara partai di luar PDIP di Kalbar akan habis pada Pileg di 2019 nanti.
"Dan khusus untuk Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres di 2019 maka tingkat keterpilihan di Kalbar akan semakin rendah di bawah Capres dari PDIP," pungkasnya.
