TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah sertifikasi tenaga kerja terbanyak secara serentak sebanyak 3.255 orang.

Menurut Basuki sertifikasi bukan hanya merupakan amanat undang-undang, tapi juga harus memberikan manfaat bagi tenaga kerja Indonesia. Basuki menjelaskan manfaat yang diterima tenaga kerja bersertifikat antara lain, pendapatan yang lebih tinggi dan bisa bekerja di luar negeri karena keahliannya diakui.

"Bagi yang sudah bersertifikat namun belum dapat kerja, bisa lapor ke saya," Basuki, Selasa (22/8/2017).

Menteri Basuki menjelaskan, pembangunan infrastruktur nasional menjadi prioritas Presiden Joko Widodo pada periode 2015-2019. Keberhasilan pembangunan bidang PUPR ditentukan oleh kualitas tenaga kerja konstruksi.

Tahun 2018, Kementerian PUPR menerima amanat membelanjakan anggaran sebesar Rp 106, 91 triliun. "Hasilnya harus berkualitas," tegas Menteri Basuki.

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar. Ssehingga penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terampil, profesional, dan bersertifikat adalah tugas bersama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini.

Dari 7 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia baru sekitar 1 juta tenaga yang telah disertifikasi. "Tahun ini kami targetkan 500 ribu tenaga kerja dapat disertifikasi dan untuk itu kami menggandeng seluruh stakeholders untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Basuki.

Pada acara "Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Keahlian Konstruksi Tahap II di Lingkungan Internal dan Eksternal Kementerian PUPR diikuti sebanyak 3.255 orang. Sebanyak 3.047 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil (SKTK) meliputi, Tukang, Mandor, Drafter, Surveyor, Operator, Pelaksana dan Pengawas.

Sedangkan sebanyak 208 orang Peserta Bimbingan Teknis Keahlian meliputi, Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Manajemen Konstruksi (MK), dan Administrasi Kontrak (AK).