TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR, Ahmad Juned mengatakan pembangunan proyek gedung baru DPR akan dilakukan pada akhir 2018 atau awal 2019.

"Jadi untuk anggaran 2018 itu adalah untuk penataan kawasan, termasuk gedung di dalamnya. Itu sekitar Rp 600 miliar dan itu nantinya akan dimulai dengan perencanaan, apakah untuk tahun 2018. Kemungkinan untuk pembangunan sendiri akan dilaksanakan akhir 2018 atau 2019," kata Juned kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/8/2017).

Menurutnya, selain pembangunan gedung, DPR juga akan melakukan perencanaan pembangunan alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum dan pusat kajian. Keseluruhannya itu masuk dalam proyek penataan kawasan parlemen.

Namun, pembangunan yang menjadi prioritas adalah gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi.

Juned menambahkan, pihaknya kemungkinan bakal menggunakan hasil sayembara desain arsitektur dari penataan kawasan parlemen tahun 2015 sebagai acuan proyek tersebut.

Akan tetapi, Kesekjenan belum membicarakan masalah tender dan lelang proyek penataan kawasan Parlemen.

"Penataan kawasan, sudah tahun 2015. Jadi sudah ada penataan kawasan dan itu akan sebagai acuan ke depannya," katanya.

Menurutnya, jika gedung baru jadi, gedung Nusantara I yang saat ini ditempati oleh mayoritas anggota DPR akan tetap dimanfaatkan. Gedung Nusantara I nantinya akan digunakan bagi pegawai Kesekjenan dan Badan Keahlian DPR.

Pasalnya hasil penelitian, Kesekjenan dan Badan Keahlian kekurangan pegawai hingga 1000 orang. Untuk itu, pihaknya akan menambah pegawai Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR.

"Oh tidak, pasti akan kita manfaatkan karena berkembangnya struktur Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, itu pastinya membutuhkan ruangan, khususnya untuk Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal," katanya.