KPK Bersama POM TNI dan Tim Independen Periksa Heli AW 101
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng POM TNI dan tim independen untuk memeriksa dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101.
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng POM TNI dan tim independen untuk memeriksa dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101.
Berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.50 WIB.
"Pengecekan fisik oleh tim ahli bukan dari KPK, tapi dari independen terkait dengan ahli pesawat," kata Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (24/8/2017) siang.
Ada sekitar lima orang berpakaian sipil didampingi POM TNI saat memeriksa helikopter AgustaWestland (AW) 101.
Pemeriksaan dimulai dengan melihat kondisi luar heli asal Inggris tersebut. Beberapa saat berselang para penyidik masuk ke dalam heli lewat pintu belakang.
Tidak terlihat jelas apa saja yang dicek atau dilakukan penyidik KPK dan POM TNI di dalam heli tersebut. Sebab, awak media menyaksikan pemeriksaan tersebut dari lokasi yang dibatasi dengan jarak sekitar lima meter.
Sesekali kilatan cahaya dari blitz kamera terlihat dari dalam helikopter. Tak lama kemudian, penyidik KPK sudah terlihat berada di bagian kokpit.
Baca: Selama 7 Bulan Tonny Tidur di Mess Sederhana Bersama Uang Cash Rp18,9 Miliar
Di sana, ada sekitar tiga sampai empat orang penyidik memeriksa bagian atas, bawah, samping kiri dan kanan di sekitar tempat duduk kemudi heli.
Ada yang terlihat sedang melakukan pencatatan menggunakan media kertas atau smartphone, ada juga yang memotret di ruang kemudi tersebut.
Para penyidik nampak memperhatikan seksama bagian-bagian di sekitar ruang kemudi. Awak media hanya dapat menyaksikan pemeriksaan itu sampai sekitar pukul 11.15 WIB.
Pihak TNI AU meminta awak media menyudahi kegiatan peliputan, meski pemeriksaan masih berlangsung. Belum ada keterangan resmi dari TNI AU soal pemeriksaan ini, termasuk KPK.
Seperti diketahui, pengecekan fisik ini dalam rangka penyidikan terkait kasus pembelian helikopter tersebut yang bermasalah. Diduga, terjadi penggelembungan dana dalam pemberian heli asal Inggris tersebut.
Menurut Dodik, tim independen terdiri dari satu tim, yang belum dapat ia sebutkan jumlahnya. Rencananya, pemeriksaan akan dilakukan terhadap badan dan spesifikasi pesawat.