TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, BJ Habibie, dikabarkan bakal mengultimatum Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) , yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Kabar ini diungkap Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) sesuai bertemu Habibie di kediaman Presiden ke-3 RI tersebut di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8) sore kemarin.

"Tadi Eyang (Habibie) bilang akan ultimatum Setnov. Sesegera mungkin untuk berkonsolidasi. Paling lambat September atau Oktober," ujar Mirwan Bz Vauly, salah satu anggota GMPG.

Namun Mirwan tak menegaskan bahwa ultimatum itu adalah cara Habibie meminta Novanto mundur. "Nggak bisa dibilang gitu (meminta mundur). Tapi, Eyang intinya ingin Golkar tidak jelek di mata masyarakat. Eyang bilang, situasinya masyarakat sudah tidak ada untuk Setnov," tambahnya.

Mirwan menyatakan Habibie sangat mendukung gerakan Golkar Bersih, yang berjuang untuk mengembalikan elektabilitas partai dan mendukung para kader yang bersih dari korupsi maupun narkoba.

Mirwan juga menyampaikan pesan dari Habibie yang menginginkan agar GMPG terus berusaha dan tidak kalah oleh keadaan guna membangun Partai Golkar yang lebih baik.

GMPG yang dimotori Ahmad Doli Kurnia membuat Gerakan Golkar Bersih guna membersihkan partai berlambang beringin tersebut dari para kader yang terjerat kasus hukum, korupsi maupun narkoba.

GMPG juga menyatakan kekecewaannya lantaran beberapa kader dan anggota Partai Golkar justru mendukung Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto untuk mempertahankan jabatannya. Upaya GMPG melawan para koruptor ini melahirkan pertentangan dalam internal Golkar.

GMPG menjelaskan surat peringatan dan ancaman sanksi yang diterima Ahmad Doli Kurnia dari DPP Partai Golkar.

"Sikap yang ditunjukkan DPP itu menunjukkan bahwa Golkar saat ini dipimpin oleh orang-orang primitif dalam kehidupan politik dan berdemokrasi. Mereka masih memberlakukan pengelolaan partai politik dengan cara kuno, dan menganggap partai politik itu seakan milik pribadi, kelompok, bahkan perusahaan," papar anggota GMPG, Syamsul Rizal, dalam keterangan tertulis.

Syamsul mengingatkan parpol dalam kehidupan politik dan demokrasi modern saat ini merupakan lembaga milik publik. Dimana besar kecilnya partai itu ditentukan sejauh mana pimpinan partai bisa berinteraksi, berdialektika, dialog, serta mengagregasi kepentingan setiap anggotanya dan masyarakat.

"Pimpinan Golkar saat ini sedang mengembangkan bentuk kekuasaan absolut dalam tubuh partai. Mereka sangat takut dengan kritik dan meresponsnya dengan gaya tangan besi, seperti tak mengenal mengenal demokrasi," imbuh Syamsul.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan sikap yang akan diambil partai Golkar terhadap kadernya Ahmad Doli Kurnia. Idrus mengaku Golkar pada awalnya menghargai apa yang dilakukan Doli sebagai sebuah dinamika internal dalam tubuh partai.

Namun, dalam perkembangan lebih lanjut karena nampaknya tidak dalam posisi sebagai sebuah dinamika internal lagi, maka Golkar mengambil sikap. Idrus juga menyatakan, Partai Golkar menegaskan kelompok yang menamakan diri Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) tidak memiliki legalitas di tubuh partai. (vic/fer)