TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali angkat bicara mengenai kesepakatan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah.

Terkait divestasi 51%, Syaikhul mengatakan hal tersebut sudah tertuang dalam Kontrak Karya (KK) PTFI.

Tapi, nyatanya Freeport tidak melaksanakan.

Terkait smelter, kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga kurang lebih sama.

Tercantum juga dalam KK tapi Freeport tidak membangun.

Baca: Saksi Buni Yani: Teman-teman Non-Muslim Marah, Ahok Bicara Sudah Menyakiti Umat Muslim

"Jadi pemerintah perlu hati-hati, jangan tertipu lagi. Setelah diperpanjang tahu-tahu tidak mau divestasi dan bangun smelter seperti yang sudah-sudah," tegas Syaikhul Islam Ali, kepada Tribunnews.com, Selasa (29/8/2017).

Menurut Syaikhul, divestasi bisa dilakukan sebelum perpanjangan kontrak.

Divestasi Saham Freeport

Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah melakukan pertemuan pada Minggu (27/8/2017) lalu.

Perundingan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017.

Dalam pertemuan tersebut, dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta wakil dari Kementeriaan Koordinator Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM.

Baca: Fakta-fakta Fenomena Hujan Hanya Guyur Satu Rumah di Tebet yang Bikin Heboh Warganet

Sementara itu, dari pihak Freeport hadir President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.