TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyambut arus puncak haji, pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan haji Indonesia bekerja sama untuk melancarkan proses.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Agama Mastuki mengatakan pemerintah telah meminta tim gabungan perlindungan jemaah yang terdiri atas personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI, tetap siaga akan segala kemungkinan.

Pemerintah, kata dia, memanfaatkan semua petugas dari daerah kerja Madinah dan bandara yang digabungkan dengan petugas dari Mekkah untuk memperkuat pengawasan di Armina.

Logistik juga telah disediakan di sejumlah pos koordinator dengan bantuan tim gerak cepat.

Meski demikian, Mastuki menilai, jumlah petugas yang tersedia jauh lebih sedikit dibanding kebutuhan ideal.

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) selaku pihak yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan haji menyatakan bahwa persiapan dan koordinasi dengan kementerian teknis sudah dilaksanakan dan tinggal melihat implementasi serta kondisi lapangan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Kemenko PMK adalah laporan mengenai praktik rentenir uang riyal terhadap jemaah haji.

Deputi bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menjelaskan bahwa Kemenko PMK telah mengkomunikasikan permasalahan ini dengan Kementerian Agama (Kemenag) agar dapat menelusuri lebih lanjut dan menyelesaikan laporan tersebut.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenag untuk dapat meninjau masalah ini," kata Agus.

Menurutnya, kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi selama penyelenggaraan haji berlangsung.

Oleh karena itu, dia ingin mendapatkan informasi secara pasti tentang adanya praktik rentenir seperti yang diungkapkan timwas haji DPR RI.

"Kita belum bisa menyimpulkan pasti seperti apa kasusnya. Namun saya akan tunggu dulu laporan dari staf saya bekerjasama dengan Kemenag soal urusan ini," tutupnya.

Kemenko PMK yang telah berkoordinasi dengan banyak pihak seperti Kemenag, Kemenkes, POLRI, TNI, Pemda, dan berbagai pihak lainnya memilih bertindak hati-hati dan memeriksa kebenaran fakta di lapangan.

Dalam pelaksanaan haji sendiri, Indonesia juga melaksanakan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, terutama perihal keamanan dan kesehatan.

Agus berharap dengan koordinasi ini, seluruh masalah yang terbukti terjadi di lapangan dapat cepat teratasi sehingga tidak ada kendala yang berlarut-larut yang terjadi dalam penyelenggaraan haji ini.