TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Krisis kemanusiaan di Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yang secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

Ketua SETARA Institute. Hendardi, dalam keterangannya mengatakan Negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung di balik prinsip menghormati kedaulatan Mynamar atas tragedi yang menimpa etnis Rohingya.

"Pembiaran dunia internasional atas Rohingya diduga kuat memiliki motivasi politik ekonomi kawasan, sehingga Aun San Su Kyi terus memperoleh proteksi politik, karena belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif menjaga kepentingan sejumlah negara-negara yang memiliki kepentingan kuat," kata Hendardi dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2017).

Baca: PAN : Penindasan Etnis Rohingya Suatu Kejahatan Kemanusiaan yang Sangat Keji

Lanjut dia, krisis Rohingya lebih merupakan krisis yang lebih besar didorong dinamika politik dalam negeri Myanmar.

Dengan demikian, potensi gangguan keamanan terhadap kawasan tidak akan menyebar sebagaimana penyebaran kelompok ideologis ISIS.

Gangguan keamanan dalam negeri dan kawasan lebih berupa meningkatnya asylum seeker/pencari suaka ke Indonesia dan sejumlah kawasan lain.

"Para pencari suaka adalah problem human security dan kewajiban negara-negara untuk mencari resolusi terbaik bagi Rohingya," katanya.

Selain secara etis, menurut Hendardi, pemerintah Indonesia harus bersikap secara politik.

Baca: Menteri Luar Negeri Indonesia Jalin Komunikasi Dengan Sekjen PBB Sampaikan Kecaman Terkait Rohingya

Pemerintah juga harus mengantisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang mengkapitalisasi isu tersebut untuk kepentingan politik dalam negeri.

"Populisme agama akan mendapat tempat kokoh di tengah krisis kemanusiaan semacam ini, apalagi aktor yang terlibat dalam krisis, berbeda secara diameteral dalam soal agama dan etnis," katanya.

Lanjut dia, diskriminasi ganda dan dugaan genosida atas dasar agama dan etnis yang dialami Rohingya sangat mungkin menghimpun solidaritas dan dukungan publik.

"Jika pemerintah tidak mengambil langkah politik, potensi ketegangan sosial di dalam negeri juga cukup tinggi," katanya.

Ia pun melihat, indikasi keterlibatan tentara Myanmar merupakan bukti bahwa kekerasan tersebut dipelopori negara.

Selain intervensi kemanusiaan, advokasi Myanmar juga sangat memungkinkan untuk dipersoalkan dalam kerangka kejahatan universal.

"Karena genosida merupakan satu kejahatan internasional yang termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional," katanya.

Hendardi mendesak pemerintah Indonesia untuk bergerak menangani krisi kemanusiaan di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya," katanya.