Wiranto Jelaskan Kenapa Dubes Myanmar Tidak Boleh Diusir
Upaya oleh pemerintah bisa dilakukan, juga karena adanya hubungan diplomatik antara kedua negara.
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tidak tinggal diam atas tragedi Rohingya, di Rakhine State, Myanmar.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan pemerintah sudah mengambil tindakan, agar permasalahan di Rakhine State bisa diselesaikan.
"Pemerintah kita yang amanatnya bebas aktif, ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan, tapi tidak boleh gegabah," ujar Wiranto dalam pemaparannya di kampus Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).
Pemerintah antara lain sudah berkali-kali mengirimkan bantuan, untuk masyarakat di Rakhine State, yang terdampak konflik.
Selain itu pemerintah juga sudah mengirim Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi ke lokasi konflik, dan membuka komunikasi dengan pemerintah Myanmar.
Wiranto mengingatkan biar bagaimanapun juga, kedaulatan Myanmar harus dihargai.
Cara-cara yang dilakukan Indonesia untuk membantu tuntasnya konflik di Myanmar, dan membantu para korban, harus dilakukan dengan sesuai aturan yang ada.
Upaya oleh pemerintah bisa dilakukan, juga karena adanya hubungan diplomatik antara kedua negara.
"Tidak boleh kemudian emosi, tarik dubes, usir dubes. Nah ini kalau ditarik dubesnya, kita tidak ada hubungan diplomatik, kalau mau mengirimkan bantuan pakai apa ?" katanya.
"Nah harus cerdas, bijak dan tidak emosi. Maka kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan 'statment press' (red: pernyataan kepada media)," bahwa kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar," katanya.
Baca: Fadli Zon: Indonesia Harus Ambil Langkah Nyata Soal Pembantaian Rohingya
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri, terutama yang melanggar hukum, demi menunjukan simpatinya untuk etnis Rohingya yang banyak menjadi korban dari konflik tersebut.
Wiranto juga mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan pergi ke Myanmar, da melakukan pelanggaran hukum.
Pemerintah menurutnya terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat terkait konflik tersebut.
Ketimbang mengambil aksi sendiri yang belum tentu tepat, Wiranto mengundang siapapun yang peduli terhadap konflik tersebut, untuk mendatangi kantornya dan berdiskusi.