TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia membutuhkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamaan (Menkopolhukam), Wiranto mengatakan di era informasi dan teknologi seperti saat ini, serangan siber merupakan bentuk ancaman yang banyak ditemui.

"Dalam era informasi teknologi yang maju seperti ini, BSSN bisa memproteksi kegiatan siber di seluruh Indonesia, ya misalnya memproteksi jangan sampai serangan-serangan siber dari luar itu lolos saja masuk ke sistem kita," ujar Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).

Namun sayangnya lembaga yang digagas melalui kementeriannya itu, ditolak pembahasan anggarannya oleh Komisi I DPR RI, sore tadi.

Baca: Ketua Umum PBNU: Aksi Bela Rohingya di Borobudur Salah Alamat

Menkopolhukam menilai tanpa ada pembahasan anggaran, maka program-program BSSN tidak bisa dieksekusi.

"BSSN itu embrio dari Lemsaneg, kemudian kita ubah jadi BSSN, karena operasionalnya dua ribu delapan belas, tentu harus ada anggaran, Kalau tidak ada anggaran berarti BSSN tidak bisa bergerak," katanya

"Padahal (BSSN) sangat dibutuhkan di era informasi teknologi yang maju seperti ini," ujarnya.

Wiranto yang merupakan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura itu, mengaku akan mencoba membuka komunikasi dengan para wakil rakyat, agar pembahasan anggaran BSSN bisa dilakukan, dan program-programnya bisa dieksekusi.

"Jadi kita coba bincangkan lagi, ini kepentingan negara kok, bukan kepentingan pribadi," katanya.