Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wiranto Persilakan Siapapun Peduli Tragedi Rohingya Untuk Datangi Kantornya

Konflik antara etnis Rohingya dengan pribumi dan pemerintah Myanmar, menyebabkan ratusan orang dari etnis Rohignya tewas, serta ratusan ribu

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Wiranto Persilakan Siapapun Peduli Tragedi Rohingya Untuk Datangi Kantornya
Nurmulia Rekso Purnomo/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah mengambil sikap dan tindakan, atas tragedi Rohingya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan pemerintah sudah mengirimkan bantuan untuk siapapun yang terdampak konflik, dan sudah mengirimkan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP. Marsudi ke lokasi konflik.

"Masyarakat tenang-tenang saja, pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap kemanusiaan, dan sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik, presiden sudah perintahkan menteri-menteri untuk melakukan langkah-langkah yang intinya, peduli kepada musibah kemanusiaan Myanmar," ujarnya kepada wartawan di Universitas Tarumanegara, Jakarat Barat, Selasa (5/9/2017).

Tragedi Rohingya terjadi karena pemerintah Myanmar, tidak mengakui keberadaan Muslim Rohignya, yang merupakan pendatang dari Bangladesh, dan sudah mendiami Rakhine State sejak ratusan tahun lalu.

Baca: Generasi Muda Buddhis Indonesia Minta Masyarakat Waspadai Informasi Konflik Rohingya di Media Sosial

Konflik antara etnis Rohingya dengan pribumi dan pemerintah Myanmar, menyebabkan ratusan orang dari etnis Rohignya tewas, serta ratusan ribu lainnya mengungsi.

Menurut Wiranto, tidak perlu masyarakat mengambil aksi sendiri dengan tanpa mengindahkan aturan yang ada, untuk membela etnis Rohingya yang banyak menjadi korban atas konflik SARA yang terjadi di Rakhien State, Myanmar.

Berita Rekomendasi

Ia menyebut ketimbang berangkat ke lokasi konflik, ia mengimbau masyarakat untuk memberi masukan ke pemerintah.

"Tidak usah ada aksi sendiri-sendiri, sampaikan kepada pemerintah, Menko Polhukam, kalau memang jelasnya (datang) ke kantor saya, kita bicarakan, ketimbang panas-panasan," katanya.

"Kita bincangkan positif, bisa kita ambil langkah-langkah bersama, apa sih yang harus kita lakukan, kita mendengarkan suara rakyat, tapi bukan rakyat masyarakat elemen masyarakat yang kemudian bergerak sendiri-sendiri, seakan-akan tidak ada negara, tidak ada pemerintah," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas