TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa penduduk Indonesia yang bebas dari buta aksara pada tahun 2016 lalu berjumlah 161.245.057 atau sekitar 97,93 persen.

Pada tahun sebelumnya jumlah warga negara Indonesia yang mengalami buta aksara masih berjumlah 165.057.633.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Harris Iskandar mengatakan keberhasilan itu membuat 23 provinsi sudah berada di bawah angka nasional masyarakat buta aksara.

"Jumlah itu melebihi target program Pendidikan untuk Semua (PUS). Jumlah masyarakat buta aksara di Indonesia kini tinggal 2,07 persen atau 3,4 juta penduduk," jelasnya dalam media briefing di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

Kini Kemendikbud menargetkan usia produktif yakni 15-59 tahun sebagai objek pembebasan buta aksara.

Baca: Kuasa Hukum Novel Baswedan Sesalkan Laporan ke Polda Metro

"Prioritasnya usia 15-59. Targetnya di 11 provinsi yang masih memiliki angka buta aksara di atas standar nasional yakni Papua (28,75 persen), Nusa Tenggara Barat (7,91 persen), Nusa Tenggara Timur (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen)," ungkapnya.

Harris mengatakan bahwa pihaknya juga menargetkan kaum perempuan dalam fokus pembebasan buta aksara.

"Jumlah perempuan yang masih mengalami buta aksara masih lebih besar dibandingkan kaum laki-laki yakni 2.258.990 berbanding 1.157.703. Kami akan coba memasukkan budaya literasi melalui program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M)," katanya.