TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), atas kasus Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno.

"‎KPK sudah mengirim surat ke Kemendagri yang memberitahukan bahwa proses penyidikan terhadap Wali Kota Tegal sudah berjalan. Diharapkan surat ini bisa menjadi referensi atau dasar Mendagri dalam mengambil kebijakan selanjutnya," terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (6/9/2017).

Selain itu, dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu, Wali Kota Tegal, Siti juga dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan tambahan dan siapa saja kuasa hukum yang memang ditunjuk oleh Siti untuk mendampinginya selama menjalani proses hukum di KPK.

"Ada pemeriksaan terhadap Wali Kota Tegal, kemarin kami sudah serahkan SPDP ‎ke yang bersangkutan termasuk ada juga administrasi penambahan penunjukkan kuasa hukum," tambah Febri.

Diketahui KPK resmi menetapkan Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno dan Politikus Partai NasDem, Amir Mirza Hutagalung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Tegal, Jawa Tengah.

Keduanya terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi. Adapun tiga kasus korupsi tersebut yakni terkait dugaan setoran bulanan dari Kepala Dinas (Kadis) dan rekanan proyek di lingkungan Pemkot Tegal.

Kemudian, terkait kasus dugaan korupsi penerimaan fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkot Tegal, serta ‎kasus dugaan korupsi pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Tegal.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana jasa pelayanan ‎kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal, KPK turut menetapkan satu tersangka lainnya yakni, Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supriyadi.

Diduga, Siti Masitha dan Amir Mirza menerima total uang korupsi sebesar Rp5,1 Miliar dari tiga kasus korupsi tersebut dengan jangka waktu delapan bulan sejak Januari-Agustus 2017.

Uang tersebut diduga akan digunakan untuk pembiayaan pemenangan pasangan Siti Masitha- Amir Mirza, maju Pilkada 2018 mendatang.