Setnov: Forum Parlemen Dunia Harus Bebaskan Masyarakat Dari Ketakutan
Rabu pagi (06/09/17), Ketua DPR RI Setya Novanto membuka ajang World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang diselenggarakan di Bali.
TRIBUNNEWS.COM - Rabu pagi (06/09/17), Ketua DPR RI Setya Novanto membuka ajang World Parliamentary Forum on Sustainable Development (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan), yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, 6-7 September 2017.
Melalui tema "Achieving the 2030 Agenda Through Inclusive Development", forum ini membahas perencanaan peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan Agenda Pembangunan 2030.
Tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim.
Ini merupakan forum parlemen tingkat dunia pertama yang secara khusus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
“Sebuah kebanggaan tersendiri karena forum ini terlaksana atas inisiatif DPR RI sebagai bagian menjalankan peran Diplomasi Parlemen,” ungkap Novanto.
Terdapat 47 Parlemen dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam forum ini, antara lain Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. 19 Observer, antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migran Care. Dengan total partisipan sebanyak 285 orang.
“Ada begitu banyak tantangan mensukseskan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, salah satunya kemiskinan. Saya ingin forum ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan,” tandasnya kembali.
Konflik maupun aksi kekerasan dan terorisme juga menjadi tantangan lain yang dihadapi, karena dapat membalikkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh sebuah negara.
Ia mendorong forum ini sebagai wujud masyarakat dunia yang bebas dari ketakutan.
Upaya mencegah dampak buruk perubahan iklim juga perlu dilakukan agar kelangsungan pembangunan di suatu negara tidak terganggu.
Tentu masih banyak lagi tantangan kompleks yang dihadapi. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Parlemen, harus menjalin kemitraan kolaboratif untuk melaksanakan rencana aksi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, lanjutnya.