TRIBUNNEWS.COM - Sidang Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri 47 negara dari seluruh benua menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI sebagai inisiator dilaksanakannya konferensi internasional ini.

Forum yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 6-7 September ini menjadi ajang pertama kali berkumpulnya seluruh parlemen untuk membahas kemajuan pelaksanaan agenda 2030.

Dengan mengangkat tema “Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development,” sidang ini terbagi dalam tiga sesi pembahasan.

Pertama, Leave No One Behind, sesi ini akan mengupas peran parlemen dalam membuat regulasi untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sesi kedua, Ending Violence Sustaining Peace, menguraikan peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian.

Sementara, pada sesi terakhir sebagai sesi puncak akan membahas mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Climate Action. Sesi ini akan melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti COP 21 atau Paris Agreement.

“Sebagai anggota DPR yang memiliki peran penting dalam pembuatan regulasi, kita patut menjamin pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Serta melakukan review dan evaluasi apa yang telah dilakukan dan apa saja yang perlu ditingkatkan,” ungkap Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menyambut delegasi dalam acara jamuan makan malam, Selasa (05/09/2017).