Hanura Curiga Isu Rohingya Dieksploitasi Supaya Kondisi Dalam Negeri Tak Stabil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nurdin Tampubolon, mengaku curiga ada yang mengekspoitasi isu kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, yang dipakai untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Nurdin, hal ini untuk mengganggu stabilitas keamanan dan politik Indonesia.

"Saya kira begini, mungkin saja ada yang mencoba mengeksploitasi isu Rohingya ini membuat tidak stabil di Indonesia mungkin saja ada," kata Nurdin saat dikonfirmasi wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).‎

Pernyataan Nurdin terkait dengan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ‎bahwa isu Rohingya bisa saja ada yang memanfaatkan untuk memunculkan sentimen muslim Indonesia agar antipati kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi I DPR ini memberikan contoh kasus Saracen yang kelompok penyedia jasa pembuat dan penyebar konten hate speech.

Baca: Aung San Suu Kyi: Kabar Bohong yang Dibuat untuk Mempromosikan Kepentingan Teroris

‎"Bisa saja itu terjadi buktinya Saracen, Itu kan banyak hoax yang artinya mendiskredit pemerintah yang membuat situasi gaduh," kata Nurdin.

Nurdin mengatakan pemerintah sudah bersikap terhadap konflik di Myanmar yang berimbas pada kehidupan orang banyak.

Pemerintah juga telah mengirimkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menemui petinggi Myanmar untuk mencari solusi.

"Dan Presiden Jokowi ‎sudah memberikan satu statement bahwa itu tidak dibenarkan dan mengutuk dari pada kekejaman di Rohingya," kata Nurdin.

Untuk itu dirinya mendukung aparat hukum menegakkan aturan secara tegas terhadap kasus, seperti Saracen.

"Saya kira pemerintah harus tegas untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan-aturan kita," kata Nurdin.

Baca: Perludem Cs Uji Materialkan Pasal 222 UU Pemilu di MK

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, sengaja dikaitkan dengan isu agama untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).