TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa H Abdul Kadir Karding mengatakan, penambahan dana untuk partai politik cukup membantu partai politik.

“Kami akan menggunakan dana itu untuk memaksimalkan kegiatan kaderisasi di Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh wilayah Indonesia,” kata Abdul Kadir Karding disela diskusi bertajuk “Sistem Integritas Partai Politik (Sistem, Etik, Rekrutmen dan Kaderisasi serta Pendanaan Partai Politik)” kerjasama PKB dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Penelitian Politik – LIPI di Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Karding mengapresiasi dukungan yang telah diberikan KPK kepada partai politik termasuk di dalamnya PKB.

“Kami sampaikan terimakasih kepada KPK yang telah memberikan dukungan atas penambahan dana untuk partai politik. Dana untuk partai politik ini sudah lumayan membantu. Di PKB kami akan menggunakannya untuk kegiatan kaderisasi,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Karding, sistem integritas partai politik di Indonesia menjadi tema yang cukup menarik untuk dibahas dan diperbincangkan. PKB, kata Karding, selama ini telah melakukan serangkaian kegiatan yang tujunnya meningkatkan integritas partai sampai ke pengurus cabang, ranting dan basis.

“Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan kaderisasi, strukturisasi,kesekretariatan dan kegiatan terkait media sosial untuk para kader PKB di seluruh Indonesia. Kami berupaya maksimal untuk membangun politik Indonesia yang lebih baik,” kata Karding.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam kesempatan itu mengatakan bahwa KPK dan pemerintah ingin segaris dan perlu dilakukan upaya integrasi dengan parpol di Indonesia.

“KPK sudah menggandeng 346 kota, provinsi dan DPRD untuk bersama-sama memerangi korupsi. Kami melihat statistik KPK sekarang bahwa ada 134 legislator yang terjaring kasus korupsi, belum lagi dari para politisinya,” kata Nainggolan.

Nainggolan berharap partai politik ikut memberikan kesadaran kepada para kepala daerah terkait pemberantasn korupsi.

“Kami pun mengharapkan partai politik bisa ikut membantu membangun dan memperkuat integritas mereka. Kami juga ingin ada perbaikan mekanisme pemerintahan dan transparasi agar semakin baik lagi ke depannya,” kata Nainggolan.

Terkait dana partai politik, ucapnya, pada tataran konsep, pemerintah hanya membantu 50 persen dari seluruh kebutuhan partai, tergantung progresivitas masing-masing partai.

“Jadi semakin baik progresnya maka semakin besar juga peluang penambahan dana parpolnya. Termasuk biaya pendidikan politik dan kaderisasi. Kami harap pengkaderan bisa berjalan dengan baik dan transparan,” kata Nainggolan.

Khusus pengkaderan, kata Nainggolan, KPK siap memfasilitasi pengkaderan yang dilakukan dari awal.

“Kami menawarkan kepada PKB minimal ada modul integritas termasuk fasilitatornya kami siap memobilisasi. Intinya kami ingin ada penjenjangan yang sehat di dalam partai politik,” kata Nainggolan.

KPK, menurut Nainggolan, menawarkan kerjasama integritas ini untuk jangka panjang.

“Kami berharap kerjasama dengan partai politik termasuk Partai Kebangkitan Bangsa dapat berjalan lebih baik dalam waktu lebih dari empat tahun ke depan,” tandas Nainggolan.