TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing menilai bidang kelautan atau Kemaritiman negara kita sangat tertinggal di banding negara lain, padahal Indonesia termasuk negara maritim dengan lautnya yang lebih luas dibanding negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Anton disela-sela rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Rabu (5/9/2017).

“Negara kita ini merupakan daerah maritim terbesar di dunia. Presiden Soekarno bahkan sudah membuat landasan berfikir secara komprehensif tentang kelautan Indonesia untuk 75 tahun ke depan, yakni dengan mendirikan pendidikan kelautan setara dengan Kingspoint di Amerika. Tapi apa yang terjadi sekarang, kelautan kita tertinggal. Di Tokyo, Jepang kita di black list, SCTW (Standar internasional pelayaran), dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, pendidikan kemaritiman di Indonesia juga di down grade. Dulu, Soekarno mendirikan pendidikan kelautan itu setara dengan Kingspoint Amerika, dosennya juga dari Kingspoint. Sekarang di down grade menjadi setingkat balai pelatihan. Ini jelas mendeskriditkan. Di luar negeri Polandia misalnya sudah memiliki universitas kelautan, Cina memiliki 2 universitas, Korea juga dua universitas, begitu juga Jepang dan London,” ujar Anton.

Politisi dari fraksi Partai Golkar ini menduga ketertinggalan tersebut dikarenakan penempatan orang-orang yang tidak tepat, atau dengan kata lain “the right man in the wrong place”.

Tidak sedikit harbor master atau syahbandar itu berasal dari orang hukum. Padahal seharusnya syahbandar merupakan orang yang sangat mengerti tentang kelautan.

Ia menilai perlunya perbaikan yang menyeluruh dalam bidang kelautan, untuk membangun kemaritiman Indonesia sebagaimana program nawacita yang dicanangkan Presiden Joko widodo sejak awal pemerintahannya.

Perlunya penempatan SDM (sumber daya manusia) yang kapabilitas, professional dan memiliki integritas yang tinggi dalam dunia kemaritiman. (Pemberitaan DPR RI)