TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XI Misbakhun meminta Menteri Keuangan untuk konsisten dalam membangun pertumbuhan ekonomi 2018 yang diproyeksikan 5,4 persen dalam RAPBN 2018. Ia pun meminta komitmen pemerintah untuk mencapai target tersebut agar APBN dapat dijalankan secara kredibel.

“Saya yakin angka 5,4 persen dasar pertimbangan yang matang, karena tahun ini adalah tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang demikian, perlu didalami dan penguatan untuk membangun pasar," katanya saat Raker dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Politisi F-PG ini menilai ada beberapa cara untuk dapat tumbuh 5,4 persen, salah satunya penerimaan pajak yang kuat. Menurutnya pertumbuhan pajak Indonesia hanya 9,3 persen. Angka itu jauh dari sebelumnya yakni 10 persen sampai 12 persen. 

“Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking dan pemotongan anggaran," tegasnya.

Pemerintah juga diminta untuk membangun keyakinan terhadap pertumbuhan  inflasi.

"Saya ingin sampaikan kepada pemerintah seperti satgas ketahanan pangan harus dibicarakan dalam rapat pemerintah supaya pasar tidak kontraksi pada hukum. Yang ada bukan upaya persuasif," imbuh Misbakhun.

RAPBN 2018 juga menyisakan persoalan tentang defisit anggaran senilai Rp 325 triliun yang nantinya pemerintah berusaha menutupi defisit tersebut dengan mencari utang.

Misbakhun juga meminta pemerintah menerapkan strategi dalam menerima imbal balik yang jelas terkait utang agar pengelolaan APBN tidak menyebabkan bangsa Indonesia merugi.

“Selama ini belum pernah kita menunda imbal bayar dan ini jadi kesempatan bagi kita untuk terbitkan surat utang dengan yield yang lebih rendah,” pungkas Misbakhun.