Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lintas partai menyerukan aksi bersama seluruh anggota perlemen terkait tindankan militer terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Anggota DPR yang tergabung dalam Dewan Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), mendesak pemerintah Myanmar berbuat lebih banyak dan menghentikan kekerasan serta krisis kemanusian di Rakhine.

Baca: Amerika Desak PBB Beri Sanksi, Korea Utara Ancam Lakukan Balas Dendam Setimpal

"Kita sedang menjadi saksi atas sebuah bencana kemanusiaan dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya di Rakhine," kata Eva Sundari di komplek parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan jumlah korban atas tragedi di Myanmar sangat memprihatinkan dan penderitaannya tidak dapat dibiarkan.

Eva juga mendesak Panglima Tertinggi Myanmar, Min Aung Hlaing, harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi di Rikhane.

Baca: Korban Tewas Gempa Meksiko Capai 90 Orang, Presiden Nieto Tetapkan Tiga Hari Berkabung

Terlebih, berdasarkan data, hampir 300 ribu orang Rohingya mengungsi ke Banglades semenjak militer Myanmar memulai operasi pembersihan dibagian utara Rakhine.

Selain itu, Gambar satelit memperlihatkan hampir seluruh desa tempat tinggal warga Rohingya hangus terbakar.

Orang-orang yang selamat menceritakan kisah mengerikan tentang pembunuhan massal dan kekerasan seksual.

Baca: Densus 88 Selidiki Kasus Bocah 11 Tahun Meninggal di Suriah

"Pemerintah Indonesia harus menaikan tekanan pada Militer Myanmar untuk mengakhiri pembantaian, pembakaran dan pengusiran massal," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Politikus Partai Nasional Demokrat, Akbar Faisal bahwa saat ini ASEAN memiliki peranan penting dalam mencegah konflik.

"ASEAN telah menjadi kekuatan untuk perdamaian di wilayah kita selama beberapa dekade. Jika gagal berperan dalam Krisis Rohingya sekarang, maka ini akan menghalangi kesempatan penting untuk melanjutkannya warisan dan menempatkan resiko keamanan regional yang lebih luas," kata Akbar Faisal.

Para anggota dewan juga mendesak etnis minortas Rohingya segera diberi status kewarganegaraan yang jelas oleh pemerintah Myanmar.

Sementara itu, Executive Direktur Jaringan Hak Asasi Manusia Burma, Kyaw Win, yang berbasis di Inggris (BHRN), bergabung dengan para anggota DPR untuk memberikan update tentang situasi terbaru di lapangan di Myanmar.

Dia berpendapat masyarakat internasional lebih fokus pada transisi demokrasi dan ekonomi pembangunan daripada menghentikan pembunuhan terhadap Rohingya.

"Reformasi demokratis Myanmar benar-benar tergelincir oleh kekerasan ini. Pembunuhan harus dihentikan," kata Win.