Soal Kasus Debora, Komisi IX DPR Ingatkan Hakikat Pelayanan Kesehatan
"Kalau membaca ceritanya, ini kan situasinya darurat. Mestinya ada pengecualian dalam situasi seperti ini,"
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Dengan begitu, masyarakat dengan mudah dapat menjangkaunya.
Apalagi, kepesertaan BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Baca: Soal Meninggalnya Bayi Debora karena Masalah Biaya, Ini Kata Gubernur DKI Jakarta
Tentu dibutuhkan jaringan pelayanan kesehatan yang semakin luas.
"Dalam beberapa kasus, memang ada rumah sakit yang enggan untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Mungkin dinilai profitnya tidak terlalu banyak. Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan gratis tidaklah gratis begitu saja. Untuk tahun 2017 ini saja, anggaran untuk BPJS kesehatan dari data PBI sudah mencapai 34 Triliun," katanya.
Karena itu, rumah-rumah sakit yang ada diimbau untuk membantu program pelayanan kesehatan yang dikembangkan pemerintah.
Selain itu, Standard pembiayaan dan pelayanan kesehatan harus benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Harus diingat betul, bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh sakit.
Karena itu, setiap orang yang sakit dipastikan orang yang betul-betul membutuhkan pertolangan.
Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, dinilai lalai dalam kasus meninggalnya bayi Tiara Debora.
Demikian dikatakan, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jalan Kesehatan, Gambir, Senin (11/9/2017).
Kelalaian terjadi dalam mencari rumah sakit rujukan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Seharusnya pencarian dilakukan sendiri pihak rumah sakit.
Koesmedi mengatakan, hal semacam itu biasa dilakukan di rumah sakit swasta yang mencari rumah sakit rujukan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.