TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan), adalah hal yang perlu dilakukan segera menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

Salah satu alasannya, adalah karena fasilitas-fasilitas tersebut sudah kelebihan penghuni.

Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR di komplek parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017), Wiranto menyebut dengan keterbatasan fasilitas yang ada, para tahanan dari berbagai macam latar belakang kejahatan, bisa bertemu dan berinteraksi di Lapas maupun Rutan.

Tidak jarang dari mereka yang justru berbagi informasi maupun ilmu soal kejahatan.

"Banyak keluhan, lapas sudah merupakan sekolah gratis, sekolah gratis atau sekolah yang dibiayai pemerintah, untuk mencetak terorisme baru, sekolah untuk mencetak agen-agen narkoba baru, karena penjaja narkoba, teroris, koruptor maling ayam, campur jadi satu," katanya.

Ia mengingatkan, bahwa fasilitas-fasilitas tersebut umumnya dibangun sejak zaman Belanda.

Wiranto mengatakan saat itu Belanda membangun fasilitas-fasilitas tersebut dipingir kota, seperti Cipinang di Jakarta, Sukamiskin di Bandung, hingga Kerobokan di Bali.

Namun belakangan seiring perkembangan kota, fasilitas tersebut sseperti berada di pusat kota.

Baca: Pengamat: Ridwan Kamil Lebih Progres Dibandingkan Calon Lain

"Belanda membangun di pinggir kota, Cipinang, Sukamiskin, Bali, di Manado, di pinggir kota. Dengan perkembangan kota, lapas itu ada di tengahkota. Sehingga ada interaksi yang tidak menguntungkan," ujarnya.

Sayangnya dukungan anggaran untuk merealisasikan relokasi fasilitas-fasilitas tersebut belum maksimal. Wiranto menyinggung anggaran secara nasional yang ada, kurang dari sepuluh miliar.

Ia berharap program tersebut bisa didukung dengan anggaran yang lebih memadai.