Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Menteri Kesehatan Nila F Moeloek yang memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis terhadap RS Mitra Keluarga Kalideres, terkait kasus kematian bayi Deborah dinilai mengecewakan.

"Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Menteri Kesehatan memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kewenangan, berupa teguran tertulis," ujar Menkes dalam Surat Hasil Penulusuran Investigasi Pasien Bayi Debora tertanggal Rabu (13/9/2017) yang dilaporkan kepada Komisi IX DPR RI.

Sedangkan sanksi lain, imbuh Menkes, akan ditentukan setelah dilaksanakan audit medik. 

Baca: Wiranto Ungkap Kenapa Sejak Dulu Kekuatan Militer Indonesia Terpusat di Pulau Jawa

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, menilai sikap Menkes ini tidak akan memiliki dampak pembelajaran dan efek jera bagi Rumah-rumah Sakit (RS) di tanah air dalam memprioritaskan layanan.

"Tak ada shock teraphy," tegas Dede Yusuf kepada Tribunnews.com. 

Sementara itu Anggota Komisi IX Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mencermati kesimpulan yang disampaikan Menkes, khususnya pada poin D, terkait kebijakan uang muka yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU).

Pun point E, bahwa SDM di bagian informasi belum memahami sepenuhnya kebijakan RS secara utuh.

 Dari kesimpulan tersebut, tegas Irma, seharusnya Menkes sudah dapat memberikan sanksi kepada RS Mitra Keluarga. Bukan justru menyerahkan pada Dinkes DKI.

"Bagi saya ini seperti buang badan! Buang tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian sanksi!" tegas Irma kepada Tribunnews.com.

Karena sanksi yang dikeluarkan Menkes bila dibanding sanksi yang dikeluarkan Dinkes tentu beda bobot . Pun begitu dengan  tanggapan RS Mitra Keluarga dan Rumah-rumah sakit lainnya di tanah air. 

Ia pun menegaskan, cukup melukai perasaan rakyat dengan tidak adanya kontrol dari Kementerian Kesehatan selama ini pada Rumah-rumah Sakit yang sering menolak pasien.

"Jangan makin membuat rakyat makin tidak percaya dengan keputusan sanksi yang tidak jelas seperti ini," tegasnya.