Prabowo Sebut Bantuan ke Rohingya Kadang Tak Sampai, Benarkah?
Bantuan dari pemerintah RI terakhir kali dikirimkan pada Rabu (13/9/2017) pagi di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebutkan, bantuan kemanusiaan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada pengungsi Rohingya di Myanmar dan Banglades hanya pencitraan.
Sebab, bantuan tersebut terkadang tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan.
"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo saat aksi bela Rohingya di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).
Benarkah bantuan yang dikirim pemerintah Indonesia tidak sampai?
Bantuan dari pemerintah RI terakhir kali dikirimkan pada Rabu (13/9/2017) pagi di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Presiden Joko Widodo melepas langsung 34 ton bantuan kemanusiaan yang terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, family kit, tangki air, tenda untuk pengungsi, pakaian anak serta selimut.
Baca: Jokowi Main dengan Cucu, Prabowo Demo Rohingya, SBY Kumpul Bareng Anak Yatim
Bantuan ini diangkut menggunakan empat pesawat Hercules.
Dalam keterangan sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan bantuan-bantuan itu rencananya akan didistribusikan ke Cox's Bazar, tempat lokasi pengungsian, yang jaraknya sekitar 170 kilometer dari Bandara Chittagong, Banglades.
Namun, mengutip laporan BBC Indonesia, Sabtu (16/9/2017), bantuan tersebut belum sampai.
Menurut wartawan BBC di Cox's Bazar, Justin Rowlatt, truk bantuan Indonesia yang mengangkut tenda dan unit pemurni air belum muncul di kamp pengungsian Rohingya.
Lembaga-lembaga bantuan menyebut bahwa bantuan itu belum juga sampai pada yang membutuhkan.
Semua badan bantuan kemanusiaan dan lembaga internasional ada di Cox's Bazar.
Kepada BBC, para perwakilan lembaga tersebut berkisah bahwa mereka frustrasi dengan kurangnya koordinasi dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Banglades.