Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP Charles Honoris merespons pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan pemerintah ke Myanmar hanyalah pencitraan.

"Saya berharap tidak ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara murahan seperti menunggangi isu Rohingya untuk mendegradasi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK," katanya kepada Tribunnews.com, Sabtu (16/9/2017).

"Statement Prabowo mengada-ada dan tidak berdasar," tegasnya lagi.

Dia menambahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk segera menghentikan siklus kekerasan di Rohingya.

Presiden Jokowi pun, imbuh Charles Honoris, sudah mengirim Menlu Retno untuk menemui baik petinggi sipil maupun militer di Myanmar.

Di forum-forum internasional pemerintah juga berupaya menggalang komunitas internasional untuk memberi tekanan kepada Myanmar agar kekerasan harus segera dihentikan.

"Lalu saya ingin kembali bertanya kepada pak Prabowo apa yang harus dikerjakan pemerintah tidak disebut pencitraan?" demikian politikus PDI Perjuangan ini balik bertanya kepada Prabowo.

Ia tanyakan pula, "apakah harus mengirim pesawat temput untuk mengebom Yangon?"

"Apakah harus mengirimkan prajurit TNI ke Myanmar untuk melakukan invasi militer? Atau apa?"

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan Myanmar adalah negara berdaulat.

Oleh karena itu, kata dia, intervensi militer harus melalui mekanisme hukum internasional seperti resolusi Dewan Keamanan PBB.

Namun lanjut dia, Pemerintah sedang berupaya maksimal melalui opsi-opsi yang tersedia untuk menghentikan siklus kekerasan di Myanmar.

"Saya berharap tidak ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara murahan seperti menunggangi isu Rohingya untuk mendegradasi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK," tegasnya.