TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air.

Menurutnya hal itu bakal berdampak segala aspek, salah satunya iklim investasi di Indonesia.

"Dalam satu bulan enam orang (kepala daerah) ditangkap (KPK) terus, (tapi Presiden) kemana-mana bilang investasi ke Indonesia. Tapi kata orang gua denger disitu ketangkep karena mencuri. Masak saya menaruh duit disitu. Terus yang rugi siapa? Presiden," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Fahri menjelaskan, jika investasi menurun sangat berhubungan perekenomian yang melambat.

Akibatnya, utang pemerintah pun semakin membengkak.

"Kadang-kadang untuk mencari uang menutupi investasi yang tidak dilakukan swasta, akhirnya BUMN kita suntik PMN. PMN itu diambil dari APBN dan porsi kepentingan lain itu menghilang. Kemudian, nanti pemerintah jual surat utang dan utang kita meningkat. Berbahaya lagi karena tidak punya uang, subsidi rakyat dicabut," katanya.

Baca: Begini Kondisi Mobil Terpidana Korupsi yang Siap Dilelang

Lebih lanjut Fahri menegaskan kembali kepada Presiden terhadap pemberantasan korupsi.

Bahkan dirinya juga meminta kepada Jokowi untuk bertanggungjawab jika penurunan ekonomi karena korupsi memang benar terjadi.

"Bertanggungjawab dong. Masa negara ini diteriakin maling Presiden ngga bertanggung jawab. Maka temuan pansus ini membuka cakrawala lain yang saya sudah ungkap berkali-kali," kata Fahri.