TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional menilai kurang tepat apabila pansus meminta bertemu presiden sebelum paripurna rekomendasi pansus.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto berpendapat pansus sebaiknya membuat rekomendasi terlebih dahulu untuk kemudian dibawa ke paripurna.

"Saya kira kurang pas apabila pansus‎ minta bertemu presiden sebelum paripurna. Sebaiknya respon pemerintah dari rekomendasi yang dikeluarkan Pansus," kata Yandri di komplek Parlemen, senayan, Jakarta, Selasa, (19/9/2017).

Namun menurut Yandri apabila pansus telah mengeluarkan rekomendasi, PAN meminta presiden merespon dengan ikut memperbaiki KPK, apabila kemudian rekomendasi Pansus menginginkan hal tersebut.

"Turut rembuk lah. Kalau memang ada kelemahan enggak boleh juga kita tutupi. Kan kalau ada hal-hal yang selama ini tidak sesuai prosedur tidak on the track Penegakan hukum, ada yang perlu dibenahi ya engga apa apa, buka saja. Kita KPK milik kita, tapi sekali lagi perbaikan itu untuk penguatan KPK," katanya.

Hanya saja menurut yandri pihaknya tidak setuju apabila kemudian temuan temuan Pansus mengarah pada pelemahan KPK. Misalnya meminta pembekuan KPK, dan pencabutan kewenangan penyidikan.

"Kalau itu tegas kita tolak," ujarnya.

Baca: Diejek Tak Tahan Lama, Pria Ini Tusuk Selingkuhan Usai Berhubungan Badan

Sebelumnya pansus menginginkan adanya konsiltasi dengan presiden sebelum rekomendasi dikeluarkan. Wakil Ketua Pansus angket KPK Taufiqulhadi mengatakan, bahwa Pansus sudah meminta pimpinan DPR mengirimkan surat ke Presiden Jokowi.

"Konsultasi tersebut dalam rangka konteks hubungan antar lembaga," kiata Taufiqulhadi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Politikus Partai NasDem ini menjelaskan, Pansus akan menyampaikan apa saja yang dikerjakan selama ini kepada Presiden Jokowi.

Selain itu, tujuan pembentukan Pansus itu juga akan dijelaskan kepada Jokowi.

"Agar komunikasi itu dalam konsultasi tersebut kita berharap dapat mengkomunikasikan hal-hal yang belum sampai ke presiden," katanya.