TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, konsultasi yang ingin dilakukan Pansus Angket KPK dengan Presiden Joko Widodo, untuk membicarakan hasil temuan yang sudah didapat selama bekerja.

"Intinya sebagai prosedur setiap temuan kerja DPR dalam bentuk pengawasan itu dikomunikasikan dengan pemerintah. Semakin penting materinya, tentu level komunikasi penting juga," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Menurutnya, melalui rapat konsultasi tersebut, pemerintah bisa menyusun tindaklanjut rekomendasi yang nantinya akan dikeluarkan oleh Pansus Hak Angket KPK.

Pasalnya, DPR RI tidak bisa mengeksekusi hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus.

"Karena ini level temuan pansus, maka konsultasi juga level presiden sebab presiden pemimpin tertinggi eksekutif karena KPK lembaga eksekutif juga, tentu harus mengetahui dan mengantisipasi temuan sementara yang akan dilaporkan DPR pada tanggal 28 September nanti," kata Fahri.

Fahri menambahkan, seorang presiden sebagai pimpinan lembaga paling tinggi negara harus mengetahui apapun masalah perkembangan bangsa.

"Itu makna konsultasi itu, karena bagaimana pun juga seperti yang sering saya katakan tidak boleh ada masalah yang tidak diketahui oleh presiden. Ngga boleh itu, presiden harus tahu masalah apa pun yang terjadi," kata Fahri.

Baca: Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Dapat Pujian dari AS, Australia, Swedia

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Pansus angket KPK Taufiqulhadi mengatakan, bahwa Pansus sudah meminta pimpinan DPR mengirimkan surat ke Presiden Jokowi.

"Konsultasi tersebut dalam rangka konteks hubungan antar lembaga," kiata Taufiqulhadi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Politikus Partai NasDem ini menjelaskan, Pansus akan menyampaikan apa saja yang dikerjakan selama ini kepada Presiden Jokowi.

Selain itu, tujuan pembentukan Pansus itu juga akan dijelaskan kepada Jokowi.

"Agar komunikasi itu dalam konsultasi tersebut kita berharap dapat mengkomunikasikan hal-hal yang belum sampai ke presiden," katanya.