Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus PPP Sebut Alasan KPK Tak Penuhi Panggilan Pansus Angket Berbahaya

‎"Sekarang kita balik, kalau ada orang dipanggil KPK terus mengajukan judicial review ke MK boleh nggak itu? Engga boleh."

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Politikus PPP Sebut Alasan KPK Tak Penuhi Panggilan Pansus Angket Berbahaya
Wahyu Aji/Tribunnews.com
Arsul Sani 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pansus angket DPR masih berharap KPK memenuhi panggilan Pansus.

Berdasarkan surat yang dilayangkan ke Pansus, KPK belum mau hadir karena menunggu keputusan uji materi mengenai pansus angket di Mahkamah Konstitusi.

Anggota Pansus hak angket DPR untuk KPK, Arsul Sani menilai ‎alasan yang dilayangkan KPK tersebut sangat berbahaya.

Baca: Dipasang Infus, KPK Batal Periksa Setya Novanto di Rumah Sakit

Orang akan memberikan alasan yang sama bila dipanggil KPK.

‎"Sekarang kita balik, kalau ada orang dipanggil KPK terus mengajukan judicial review ke MK boleh nggak itu? Engga boleh. Lalu bilang tunggu dulu tunggu dulu sampai Judicial review saya di putuskan‎," katanya di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/9/2017)

Berita Rekomendasi

Karenanya menurut politikus PPP tersebut, KPK sebaiknya hadir memenuhi panggilan sebelum masa kerja ‎Pansus usai.

KPK mengklarifikasi hasil temuan Pansus selama ini.

Baca: Ini Alasan Fraksi PDI Perjuangan Ganti Masinton Pasaribu Dari Pimpinan Pansus Angket KPK

Menurut polisi PPP tersebut, pendalaman atau klarifikasi tidak dapat hanya melalui forum RDP dengan komisi III.

Pendalaman harus melalui pansus angket KPK

"Itu perdebatan (di luar DPR) kayak mereka yang jadi anggota DPR aja. kalau bukan dengan pansus kan susah mendalaminya," katanya.

Pansus angket dpr untuk KPK sendiri akan berakhir pada 28 September mendatang.

Muncul wacana perpanjangan Pansus, namun PPP berpendapat Pansus tidak perlu diperpanjang.

Baca: Demokrat Tegaskan Tolak Permintaan Pansus Angket KPK Ingin Konsultasi Dengan Presiden Jokowi

"Kecenderungan kami seperti itu (tidak diperpanjang). kalau ada yang berpendapat ini perlu diperpanjang ya kita dengerin dulu apa argumentasinya. Kalau tanya PPP ya itu kecenderungannya itu," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas