TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai adanya institusi nonmiliter yang memesan 5.000 pucuk senjata.

Terlebih, kata Andreas, informasi tersebut merupakan data intelijen.

Menurut dia, semestinya data tersebut disampaikan ke instansi terkait, bukan selainnya.

Baca: 5 Fakta Sopir GrabCar Tewas Ditikam 26 Tusukan, Firasat Korban Sampai Polisi Tembak Mati Pelaku

"Sebenarnya bukan dalam kapasitas beliau menyampaikan hal tersebut kepada pihak lain, selain kepada user dari informasi itu sendiri, yaitu presiden. Kalau informasi itu berasal dari intelijen seharusnya kan disampaikan kepada Presiden," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Ia berharap, Gatot bisa belajar dari peristiwa ini dan tidak mengulanginya.

Sebagai seorang pejabat, lanjut Andreas, semestinya harus memperhatikan betul soal prosedur dan etika dalam berkomunikasi.

Baca: Jokowi Ingatkan KIP Tidak Boleh untuk Beli Pulsa

Andreas juga menyatakan, sebagai seorang pejabat negara, Panglima TNI semestinya tidak asal mengumbar informasi.

"Dalam hal ini kita melihat sebagai pemimpin harus berhati-hati dalam berbicara dan menyampaikan informasi kepada publik. Karena yang disampaikan itu kan menjadi simpang siur. Menjadi polemik yang tidak produktif," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Baca: Jokowi: Kalau Bukan Karena Petani, Kita Ini Mau Makan Apa?

"Data-data kami, intelijen kami akurat," ucapnya.