ICW: Ilegal dan Tak Punya Dasar Hukum Perpanjang Masa Kerja Pansus KPK

 Sebab, imbuhnya, sekali lagi UU tidak memberikan dasar hukum perpanjangan tersebut. 

Untuk itu, menurutnya, Pansus sesungguhnya sudah kehilangan legitimasinya di depan publik. 

Bahkan fungsi penyelidikan mereka untuk mencari tahu pelanggaran undang-undang oleh KPK telah gagal berjalan. 

"Kini justru pansus akan bekerja dengan cara melanggar undang-undang MD3 karena secara melawan hukum memperpanjang masa tugasnya sendiri," katanya. 

Diberitakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra walk out dari Rapat Paripurna pembahasan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga fraksi tersebut keluar dari Paripurna seusai Pimpinan Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat pada laporan kerja Pansus Angket KPK.