TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan pengadilan yang memenangkan gugatan praperadilan Setya Novanto mendapat respon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mengaku kecewa atas putusan yang diambil pengadilan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

"KPK kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan sore ini. Karena upaya penanganan kasus e-KTP menjadi terkendala," kata Laode kepada Kompas.com, Jumat (29/9/2017).

Meski begitu, KPK tetap menghormati keputusan peradilan dan hukum yang berlaku.

KPK akan pelajari pertimbangan hakim

Langkah yang akan dilakukan oleh KPK kedepannya adalah mempelajari pertimbangan hakim yang menjadi alasan penetapan status tersangka Setya Novanto tidak sah.

Baca: Ini 6 Kejanggalan Putusan Praperadilan Setya Novanto Versi ICW

Pertimbangan hakim tersebut antara lain adalah dalil gugatan pihak pemohon Setya Novanto, jawaban atas gugatan dari termohon KPK serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.

KPK mengaku tidak akan mengendurkan komitmennya untuk mengusut kasus e-KTP yang merugikan negara.

"Banyak pihak yang diduga terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek e-KTP in. Tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum," kata dia.

"Utamanya karena KPK sangat meyakini adanya indikasi korupsi dalam pengadaan e-KTP ini, yang bahkan untuk dua orang terdakwa telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," lanjut Laode.

Penyidik bisa tetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka

KPK menyatakan jika pihaknya bisa menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mengusut kembali kasus e-KTP yang diduga melibatkan Setya Novanto.