TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar mengejutkan mengenai petisi rahasia yang isinya meminta referendum kemerdekaan baru untuk Papua Barat telah diserahkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menjadi viral di dunia maya kemarin.

Isu ini juga langsung mendapat perhatian khusus dunia internasional, termasuk PBB. Melansir situs resmi Kemenlu www.kemlu.go.id, Wakil Tetap atau Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez menyampaikan klarifikasi atas isu referendum tersebut pada media di markas besar PBB, Kamis (28/9/2017) pukul 09.46 pagi waktu setempat.

Informasi saja, sebelumnya ada pemberitaan dari koran Guardian yang berjudul "Banned West Papua independence petition handed to UN".

"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," demikian pernyataan Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramírez, sebagai ketua Komite Kolonisasi PBB di markas besar PBB di New York.

Baca: Seperti Ini Alur Dugaan Aliran Duit Proyek e-KTP ke Setya Novanto Lewat Keponakannya

Baca: China Putuskan Tutup Semua Perusahaan Korea Utara

Selain itu, Dubes Ramírez juga menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda.

"Selaku Ketua Komite Dekolonisasi, saya tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24," tegasnya. Ramírez sangat gusar saat mengetahui ada individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota.

Dia juga menambahkan, mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories, dan Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.

"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes RI untuk PBB Triansyah Djani menyatakan  kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoax dan kebohongan kepada publik.

Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir.

 
Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie