TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo menyerukan nonton bareng film G30SPKI dan mengungkap impor senjata, berbagai fitnah pun bermunculan di media sosial. Ini dilakukan baik oleh orang-orang partai maupun masyarakat.

Kondisi saat ini dinilai sama dengan kondisi tahun 1965 dimana para jenderal difitnah mau mengkudeta Presiden Soekarno dengan pembentukan Dewan Jenderal.

Analisa tersebut disampaikan oleh Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo melalui akun Facebooknya.

Menurut dia dalam tulisannya di Facebook disebutkan ketika TNI AD selalu berseberangan dengan PKI dan menolak ide PKI mempersenjatai ormasnya untuk membangun Angkatan ke V.

Mereka sangat terusik, dan berupaya untuk melakukan balas dendam dengan cara yang keji dan biadab, yaitu menghabisi para pimpinan TNI AD.

Sebelum membantai para Jenderal TNI AD didahului dengan aksi penculikan.

“Menteri/PANGLIMA Angkatan Darat. PKI menyebar FITNAH (kudeta Dewan Jenderal) yang bisa mempengaruhi presiden dan masyarakat, agar membenarkan tindakan balas dendamnya menjelang peringatan Hari TNI 5 Oktober 1965,” ujarnya dalam postingannya di akun Facebook resminya, Senin (2/10/2017).

Suryo mengatakan, hari-hari belakangan ini, menjelang peringatan Hari TNI 5 Oktober 2017, ketika Panglima TNI gencar menginstruksikan para Prajurit untuk nonton bareng Film G30S/PKI dan membongkar dugaan kasus korupsi pengadaan Heli AW101, serta menghambat masuknya pengiriman senjata yang diduga dilakukan secara ilegal fitnah yang sangat keji terhadap panglima mulai marak beredar di media sosial.

"Apakah semua itu kebetulan?," ujar Suryo.

Dia pun mengimbau dan mengingatkan untuk jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Amati betul sekecil apa pun tanda-tanda zaman yang sedang berlaku, dan sikapi dengan bijak serta waspadai pengaruhnya bagi integritas bangsa Indonesia.

“Kambing saja tidak akan terperosok pada lubang yang sama,” ujarnya.

Mengomentari itu, Koordinator Forum Eksponen 98, Dondi Rivaldi mengatakan opini yang dilancarkan kepada panglima TNI sangat tidak tepat.

Karena kata dia, seruan nonton bareng film G30s/PKI lebih ditujukan untuk prajurit TNI yang memang domain kewenangan panglima TNI.

“Pernyataan soal pembelian senjata sudah diklarifikasi baik kepada Menko Polhukam dan Presiden untuk itu kiranya sekarang bagaimana segenap komponen bangsa lebih mengedepankan opini konstruktif untuk bersama-sama membangun bangsa tidak perlu lagi mempertajam opini yang kontra produktif bagi pembangunan bangsa,” tegasnya.

Dondi menambahkan apa yang disampaikan Panglima tidak ada yang salah, karena masih dalam domain kewenangan panglima TNI.

“Memang banyak sekali opini yang dilancarkan secara serampangan dan tidak berdasar kepada panglima TNI. Ini yang saya kira sangat disesalkan,” tegasnya.

Fitnah yang beredar di media sosial Dondi menilai itu dibuat oleh orang yang kurang memahami kinerja dan kewenangan panglima TNI.

“Padahal apa yang dilakukan oleh Panglima dalam rangka pengabdiannya untuk menjaga kebhinekaan dan NKRI,” tandas Dondi.