TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Taufik Kurniawan mengharapkan polemik pembelian senjata tak menjadi isu yang berkepanjangan.

Polemik tersebut, menurutnya, sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Di samping itu, polemik pembelian senjata itu juga menimbulkan multitafsir di masyarakat seolah institusi TNI dan Polri tidak kompak.

"DPR RI sangat berharap yang akan datang jangan sampai terulang kembali karena apalagi ini menyangkut hal yang sangat sensitif, senjata api, sampai menimbulkan semacam polemik yang mengemuka di masyarakat," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Baca: Ini 5 Fakta Mengejutkan Korban Bentrokan Bonek VS Pendekar PSHT, Firasat Sampai Tinggalkan Bayi

Meski begitu, ia mengapresiasi respons Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang memberikan pernyataan untuk menyamakan persepsi antara TNI dan Polri.

Ke depannya, Taufik menilai akan baik jika diadakan rapat gabungan antara TNI, Polri dan komisi terkait untuk memperjelas duduk masalah dalam polemik ini.

Adapun TNI bermitra dengan Komisi I DPR dan Polri bermitra dengan Komisi III DPR.

"Rapat gabungan menjadi salah satu alternatif solusi menyamakan persepsi. Tapi kalau kemudian ada pertemuan informal pun tidak masalah, antara pemerintah dengan Panglima TNI, Kapolri termasuk dengan DPR," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata. Pernyataan soal 5000 pucuk itu disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan padapekan lalu.

Baca: Ini Kronologi Bentrok Bonek VS Perguruan Silat PSHT, Penyebab Diduga Salah Paham

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah meluruskan informasi yang disampaikan Panglima TNI.

Baca: PKS Usulkan Rapat Gabungan Antar Komisi DPR Bahas Senjata Impor