Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung Muradi mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait polemik pembelian 5.000 senjata api, menjadi bukti dirinya menaruh perhatian besar atas masalah itu.

"Pernyataan Presiden Jokowi itu menunjukan bahwa beliau sebagai Panglima tertinggi yang membawahi TNI dan Polri. Jokowi masih efektif mengontrol pemerintahan," kata Muradi saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Baca: Tembok Polda Metro Jaya Ambruk, 1 Motor BM, 1 Mobil, dan Belasan Motor Hancur

Menurutnya, ketegasan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kegaduhan pembelian senjata harus diapresiasi.

Sementara, jika ada persoalan yang muncul antar-instansi atau lembaga seharusnya bisa diselesaikan di internal.

"Saya kira apa yang disampaikan Panglima TNI tidak patut dan kurang beretika. Itu tak boleh terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Seharusnya, kata Muradi, Panglima TNI bisa berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam bila ada ditemukan kejanggalan.

Baca: Menteri Pertahanan Tidak Yakin Teguran Jokowi Hanya Untuk Panglima TNI

Apalagi Menkopolhukam dan Menhan juga merupakan senior Gatot dan sama-sama jenderal bintang empat.

"Sulit diterima kenapa Panglima TNI tidak mendiskusikan masalah yang muncul kepada Menhan dan Menkopolhukam. Sampai Presiden turun tangan menyelesaikan persoalan itu saya kira ini menjadi menjadi tidak baik," katanya.

Diberitakan sebelum menutup sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10/2017), Presiden Joko Widodo meminta bawahannya untuk fokus bekerja.

Baca: Pendukung Jokowi Akan Terbelah Dalam Pilkada Jawa Timur Jika Khofifah dan Gus Ipul Bertarung

"Sebagai Kepala Pemerintahan, kepala Negara, Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Laut, Udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara-saudara sekalian fokus pada tugas masing-masing," ujar Jokowi.