Jika sebelumnya seluruh persoalan sosial daerah ditangani hanya 2-3 pejabat struktural dengan staf yang terbatas rata- rata 7 - 8 orang maka saat ini jumlahnya meningkat.

"Masalah sosial tidak bisa dianggap sepele, karena mengemban tugas yang menjadi salah satu prioritas program nasional yaitu mengurangi kemiskinan sekaligus menurunkan gini ratio . Maka sudah seharusnya di daerah ada struktur dalam hal ini dinas sosial yang fokus menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsinya Tidak dicampur-campur karena tidak akan "nutut" (cukup-red) energinya. Makanya butuh komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk efektifitas pencapaiannya," ujarnya.

Sementara itu, selain menutup Rakornas BPNT, Mensos bersama pimpinan BRI juga meresmikan e- warung gotong royong (e warong) ke -14 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Palu.

Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan untuk memenuhi kebutuhan KPM di Kota Palu sedikitnya dibutuhkan 18 e - warong.

Kota Palu sendiri masuk dalam rencana perluasan BPNT di 98 kota pada tahun 2018.

Sebagaimana diketahui bahwa program BPNT yang saat ini menyasar 1,28 Juta KPM di 44 kota akan diperluas pada tahun 2018 menjadi 98 kota dan 118 kabupaten dengan sasaran sebanyak 10 juta KPM. (*)