TRIBUNNEWS.COM, PALU - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimistis angka kemiskinan bisa turun hingga satu digit atau dibawah 10 persen.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat penutupan Rapat Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Se-Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu, Rabu (4/10/2017).

"Optimisme ini harus diiringi dengan sinergitas program pengentasan kemiskinan dengan program Pemerintah Pusat," kata Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat sangat dibutuhkan guna menyukseskan program pembangunan, baik di kawasan maupun nasional.

Harapannya, upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif dan efisien.

"Tidak bisa hanya mengandalkan APBN, harus juga ada penguatan dari APBD melalui program- program kreatif daerah," imbuhnya.

Khofifah menerangkan, Pemerintah Pusat menggulirkan Bansos PKH kepada 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tahun 2017 dan jumlahnya akan bertambah hingga 10 juta di tahun 2018.

Apabila Pemerintah Daerah memiliki program yang "mirip" maka bisa disinergikan sehingga bisa memperluas jangkauan.

Dengan demikian, masyarakat yang belum memperoleh bantuan sosial dapat ter-cover.

"Kemensos memiliki infrastruktur berupa basis data terpadu dan kartu keluarga sejahtera dengan fitur saving account dan e-wallet. Pemda bisa pakai itu jadi tidak perlu buat sistem baru," ujarnya.

Khofifah menambahkan, solusi lain untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang menempatkan urusan sosial menjadi dinas tersendiri.

Kebanyakan Pemda, kata Khofifah masih menggabungkan urusan sosial dengan urusan lainnya.

Antara lain ketenagakerjaan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan, serta catatan sipil.

Menurut Khofifah, dengan berdiri sendiri Dinas Sosial mempunyai lebih "banyak energi" untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Jika sebelumnya seluruh persoalan sosial daerah ditangani hanya 2-3 pejabat struktural dengan staf yang terbatas rata- rata 7 - 8 orang maka saat ini jumlahnya meningkat.

"Masalah sosial tidak bisa dianggap sepele, karena mengemban tugas yang menjadi salah satu prioritas program nasional yaitu mengurangi kemiskinan sekaligus menurunkan gini ratio . Maka sudah seharusnya di daerah ada struktur dalam hal ini dinas sosial yang fokus menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsinya Tidak dicampur-campur karena tidak akan "nutut" (cukup-red) energinya. Makanya butuh komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk efektifitas pencapaiannya," ujarnya.

Sementara itu, selain menutup Rakornas BPNT, Mensos bersama pimpinan BRI juga meresmikan e- warung gotong royong (e warong) ke -14 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Palu.

Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan untuk memenuhi kebutuhan KPM di Kota Palu sedikitnya dibutuhkan 18 e - warong.

Kota Palu sendiri masuk dalam rencana perluasan BPNT di 98 kota pada tahun 2018.

Sebagaimana diketahui bahwa program BPNT yang saat ini menyasar 1,28 Juta KPM di 44 kota akan diperluas pada tahun 2018 menjadi 98 kota dan 118 kabupaten dengan sasaran sebanyak 10 juta KPM. (*)