Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ini Alasan Komisi II DPR Undang Panglima TNI, Kapolri Dan Kepala BIN Bahas Perppu Ormas

"Pemerintah sudah menyampaikan nanti oleh fraksi-fraksi akan diberi tanggapan atau sikap dari masing-masing fraksi."

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ini Alasan Komisi II DPR Undang Panglima TNI, Kapolri Dan Kepala BIN Bahas Perppu Ormas
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Anggota DPR Arif Wibowo. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengungkap alasan di balik rencana mengundang Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN saat membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Menurut Politikus PDI Perjuangan, kehadiran ketiga Jenderal tersebut penting dan perlu untuk memberikan pertimbangan dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan pertahanan serta keamanan (Hankam).

Baca: Yandri Susanto: PAN Kecenderungan Menolak Perppu Ormas

"Penting memberi pertimbangan dari aspek kamtibmas dan hankam," kata Arif Wibowo kepada Tribunnews.com, Rabu (4/10/2017).

Karena itu, kehadiran Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN saat membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan, pihaknya tidak akan gegabah pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas)‎.

Berita Rekomendasi

Baca: Tak Ada Urgensi Undang Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN Bahas Perppu Ormas

Menurut Amali, Komisi II akan mengakomodir semua pihak baik yang mendukung, menolak atau yang netral terhadap Perppu Ormas.

Dikatakannya, fraksi-fraksi di DPR tentu akan didengarkan seluruh pendapatnya terkait Perppu Ormas.

"Pemerintah sudah menyampaikan nanti oleh fraksi-fraksi akan diberi tanggapan atau sikap dari masing-masing fraksi. Setelah itu tentu kami mendapatkan juga masukkan dari berbagai pihak," kata Amali di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Baca: Jokowi: Jangan Kantongi Dana Desa Untuk Keperluan Pribadi

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, ‎Komisi II juga akan melakukan kunjungan ke beberapa tempat yang dianggap merepresentasi keragaman penduduk.

Menurutnya, sebagai langkah awal, Komisi II bakal mengunjungi wilayah Jawa.

"Maka ditetapkan kita ke Jawa bagian barat, tengah dan timur. Setelah itu fraksi-fraksi menyampaikan tanggapannya‎," katanya.

Baca: Hujan Deras dan Panggung Miring Warnai Silaturahmi Jokowi Dengan Kepala Desa di Wilayah Banten

‎Para pakar dan juga perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kata Amali juga akan diundang dalam pembahasan Perppu Ormas.

Komisi II kata Amali juga akan meminta pemerintah untuk menghadirkan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama dan Kepala BIN.

"‎Anggota Komisi II meminta selain yang sudah dijadwalkan, meminta pemerintah untuk menghadirkan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama dan Kepala BIN," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas