Pengamat Nilai DPR Tak Relevan Undang Panglima TNI, Kapolri Dan KaBIN Bahas Perppu Ormas
Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai Perppu Ormas yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dibahas bersama pihak terkait.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Ferdinand Waskita
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ubedilah-Badrun-33029.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/menkominfo-raker-perppu-ormas-di-dpr-ri_20171004_205126.jpg)
Harian Warta Kota/henry lopulalan
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10). Raker tersebut membahas penjelasan Pemerintah terhadap penetapan Perppu Ormas. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
Baca: Jelang Lengser, Ini 3 Pernyataan Djarot yang Picu Kemarahan DPRD DKI
"Maka ditetapkan kita ke Jawa bagian barat, tengah dan timur. Setelah itu fraksi-fraksi menyampaikan tanggapannya," tuturnya.
Para pakar dan juga perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kata Amali juga akan diundang dalam pembahasan Perppu Ormas. Komisi II kata Amali juga akan meminta pemerintah untuk menghadirkan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama dan Kepala BIN.
"Anggota Komisi II meminta selain yang sudah dijadwalkan, meminta pemerintah untuk menghadirkan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama dan Kepala BIN," imbuhnya.
Berita Populer
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Jusuf-Kalla-JK-jumpa-pers-di-kediamannya-348.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Jusuf-Kalla-JK-konferensi-pers.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Universitas-Muslim-Indonesia-Dr-Fahri-Bachmid.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/EKSPOR-CPO-INDONESIA.jpg)