Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidikan kasus Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait gratifikasi dan suap terus bergulir di KPK.

Jumat (13/10/2017) penyidik memeriksa Rita sebagai saksi dalam kasus suap untuk tersangka Hery Susanto Gun (HSG), Dirut PT Sawit Golden
Prima.

Dalam kasus ini, Rita diduga menerima suap dari Hery Susanto Gun senilai Rp 6 miliar sekitar bulan Juli dan Agustus 2010.

Baca: Perombakan Pengurus Golkar Dinilai Sebagai Upaya Penguatan Posisi Setya Novanto

Uang itu diduga untuk memuluskan perizinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.

Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan Hery sebagai tersangka.

Ditemui usai pemeriksaan, Rita mengaku sudah menjelaskan kepada penyidik soal keberadaan Tim 11 dalam dugaan korupsi yang menjeratnya di KPK.

Informasi yang dihimpun, Tim 11 itu dikomandoi Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Tim 11 diduga merupakan kelompok di lingkaran dekat Rita yang terdiri dari 11 orang dengan beragam latar belakang.

Baca: Bawaslu Berharap Setiap Pelanggaran Pemilu Tidak Berujung Penindakan

Tim ini disebut-sebut mengendalikan roda pemerintahan di Kukar.

Tim tersebut bahkan menjadi pengendali dan menentukan anggaran proyek-proyek besar dan kebijakan perizinan di wilayah Kukar.

"Saya sudah jelaskan (tim 11 ke penyidik). Itu karena picture BBM saya, pernah berfoto dengan 11 orang‎. Kemudian Pak Gubernur saat itu pernah bilang "itu tim 11". Saya ini nggak ngerti itu maksudnya tim 11 dan mereka tidak punya SK. Soal proyek-proyek juga gak ada," terang Rita.

Lebih lanjut, Rita yang juga Ketua DPD Partai Golkar itu menyatakan berani pasang badan bahwa tim yang dikomandoi Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin itu benar-benar tidak ada.