TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prestasi Presiden Joko Widodo yang memiliki visi Indonesia menjadi poros maritim dunia terganjal kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Pasalnya, konflik berkepanjangan dengan rakyat atas kebijakan yang dikeluarkan tidak berlandaskan gotong royong.

"Walau Susi mempunyai program yang merupakan turunan dari Visi Misi dan Nawacita Presiden yang inginkan Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Kepribadian dengan berlandaskan Gotong Royong, ternyata malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan Rakyat," ujar Anggota Komisi IV DPR , Ono Surono ST dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2017).

Baca: Ayahnya Dilantik Hari Ini, Tengok Potret Anak Pertama Anies, Mutiara Baswedan

Oni mengatakan sejak Susi dilantik sebagai menteri sampai saat ini, rakyat masih terus menyuarakan penolakan-penolakan terhadap Peraturan-peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, seperti moratorium kapal, pelarangan transhipment, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, pelarangan alat tangkap, dan pelarangan Kapal Angkut Ikan Hidup.

"Sungguh konflik KKP versus rakyat ini sangat menguras energi. Banyak waktu dan uang terbuang percuma. Dan hebatnya, tidak ada satupun kelembagaan negara ini yang mampu membuat Susi berdamai dan bergotong-royong dengan rakyat membangun negeri ini menjadi Poros Maritim Dunia," Ono.

Ono menjelaskan, konflik tersebut menimbulkan kinerja Susi yang sangat buruk.

Hal itu dibuktikan pada APBN 2016, BPK memberikan opini disclaimer dengan alasan program Kapal Bantuan dari 1.390 unit hanya terealisasi 57 unit, padahal bantuan itu telah menguras anggaran Rp 209 milyar lebih.

"Ternyata yang kontrak hanya 754 kapal dan 636 kapal sisanya sengaja dibatalkan kontraknya. Juga ada temuan-temuan BPK lainnya seperti pekerjaan konstruksi, pembelian asset,kelebihan pembayaran, PNBP yang tidak ditagih, dan lain-lain," papar Ono.

Ia juga menambahkan, kurangnya kinerja Menteri Susi juga terlihat pada perjalanan realisasi APBN 2017.

Pasalnya hingga saat ini realisasinya baru hanya mencapai 30 persen. Padahal waktu tahun anggaran 2017 tersisa tinggal 2,5 bulan.

Ono memaparkan, misalnya Program Bantuan Kapal 1.573 unit, hingga saat ini belum ada sama sekali yang terealisasi walau informasinya sudah dilakukan kontrak.

Pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) 15 lokasi terancam gagal dengan hanya 4 lokasi saja yang akan soft fpening di Bulan November dan Desember, yaitu Natuna, Merauke, Sebatik, dan Saumlaki.

Baca: Tak Hadiri Pelantikan Anies-Sandi, Djarot Ternyata Sudah di Labuan Bajo, Ini Tujuannya

Bukan hanya itu, lanjut Ono, Pembangunan Kapal 100 dan 120 GT serta National Fisheries Centre (Pasar Ikan Modern) Muara Baru sudah tidak akan mungkin selesai di tahun 2017.

Oleh karenanya, Ono mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak bosan-bosan menegur Menteri Susi.

Ia berharap agar Susi segera berubah sikap yang lebih baik ke depan dalam memimpin KKP.

"Sangatlah patut Presiden Jokowi diinformasikan telah menegur Susi Pudjiastuti atas kinerjanya selama ini. Tetapi apakah teguran itu akan merubah sikap Susi? Mari Kita lihat dan cermati seiring berjalannya waktu," kata Politikus PDIP itu.