Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pelayanan Publik Kerap Dikonsepsikan sebagai Layanan Pemerintah

Pelayanan publik masih kerap dikonsepsikan sebagai pelayanan pemerintah yang memonopoli pengaturan, penyelenggaraan, distribusi dan pemantauan.

Pelayanan Publik Kerap Dikonsepsikan sebagai Layanan Pemerintah
Istimewa
Ninik Rahayu selaku​ Anggota ORI, Ibu Lely Pelitasari Soebekty selaku Wakil Ketua ORI, Ibu Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa selaku Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB dan Bapak Slamet Soedarsono selaku Deputi Polhukam Bappenas terlihat foto bersama pada saat acara Diseminasi Ombudsman RI terhadap Komunitas/Perguruan Tinggi/LSM dan Tokoh Mayarakat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu makna penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah keterlibatan aktor-aktor di luar negara dalam merespon permasalahan publik.

Dalam pelayanan publik, keterlibatan masyarakat sipil dan mekanisme pasar sudah banyak terjadi, sehingga praktik good governance sebenarnya sudah bukan hal yang baru lagi.

Namun demikian pelayanan publik masih kerap dikonsepsikan sebagai pelayanan pemerintah yang  memonopoli pengaturan, penyelenggaraan, distribusi dan pemantauan.

"Sedangkan warga pengguna ditempatkan sebagai pengguna yang pasif," kata anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Dalam konsep ini, peran warga yang utama hanyalah menggunakan pelayanan publik, yang telah diberikan oleh pemerintah, apapun jenis dan kualitasnya.

Mereka tidak memiliki pilihan mengenai jenis pelayanan, kualitas, kuantitas, dan cara memperolehnya karena semuannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Baca: Pengelolaan Perguruan Tinggi Bermasalah, Ombudsman: Presiden Harusnya Tegur Menteri

Masyarakat masih ditempatkan sepenuhnya hanya sebagai pengguna yang pasif dan harus menerima pelayanan piblik sebagaimana adanya.

"Mereka tidak memiliki hak untuk berbicara, kesulitan mengajukan komplain, apalagi ikut memutuskan mengenai apa pelayanan yang diselenggarakan, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana pelayanan tersebut seharusnya dilakukan," katanya.

Untuk memperbaharui penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pendekatan baru yakni dengan memperdayakan potensi warga masyarakat dengan cara menjadikan masyarakat ikut mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas