Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Juru Bicara: Tidak Ada Perbedaan Presiden dan Wapres Soal Densus Tipikor

‎"Tidak ada perbedaan antara Presiden dan Wapres, karena belum ada keputusan final tentang pembentukan Densus Tipikor,"

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Juru Bicara: Tidak Ada Perbedaan Presiden dan Wapres Soal Densus Tipikor
Imanuel Nicolas Manafe/Tribunnews.com
Jokowi dan Jusuf Kalla di Beranda Istana Merdeka 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah menegaskan tidak ada perbedaan antara presiden Joko Widodo dan Wakil ‎Presiden Jusuf Kalla mengenai pembentukan Densus Tipikor.

Sebelumnya Jusuf Kalla menilai pembentukan Densus Tipikor sekarang ini belum diperlukan.

Baca: KPU Akui Persyaratan Dokumen Pendaftaran PBB dan PKPI Tidak Lengkap

‎"Tidak ada perbedaan antara Presiden dan Wapres, karena belum ada keputusan final tentang pembentukan Densus Tipikor," ujar Husain dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunnews, Rabu, (18/10/2017).

Meskipun demikian menurut Husain pandangan Jusuf Kalla akan menjadi pertimbangan Presiden dalam memutuskan pembentukan Densus Tipikor.
Keduanya kata Husein akan bertemu dalam waktu dekat membicarakan hal tersebut.

Baca: Golkar Tunggu Survei Sebelum Putuskan Cagub Sumsel

Rekomendasi Untuk Anda

Husain mengatakan pandangan Jusuf Kalla mengenai belum perlunya Densus Tipikor memiliki dasar‎.

Pertama yakni Polri telah melakukan fungsi tersebut.

Serta fungsi Densus Tipikor telah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

Selain itu efektifitas serta efisiensi penegakan hukum juga menjadi pertimbangan.

Baca: Tiga Tahun Presiden Jokowi Sudah Bangun Jalan 2.600 Kilomerer

Sekarang ini menurutnya terdapat 6 institusi yang menjalankan pengawasan dan penegakan hukum.

Di antaranya BPK, BPKP, Polri, Jaksa, Hakim, dan KPK.

"Kalau bertambah lagi, nanti kerja pemerintah hanya membuat laporan dan terjadi ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah," katanya.

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas