PAN Sebut Keberpihakan Pemerintah di Pilkada Harus Dikurangi
Menurutnya, indikator yang terukur tampak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, kerja kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama tiga tahun masih belum sempurna.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum tuntas menjaga demokrasi.
"Tentu banyak kemajuan, tapi juga harus banyak penyempurnaan-penyempurnaan, karena setiap pemerintah tak ada yang sempurna," kata Yandri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Menurutnya, indikator yang terukur tampak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Kalau masalah demokrasi mungkin yang paling kentara pilkada DKI saja. Penampakan keberpihakan pemerintah dalam tanda kutip sangat terlihat, itu sebaiknya jangan diulangi lagi," kata Yandri.
Baca: Kapolri Ingatkan Masyarakat agar Tidak Termakan Isu Sensitif Asing dan Aseng
Namun, Ketua DPP PAN ini mengapresiasi karena 269 pilkada pada tahun 2015 dan 201 pilkada tahun 2016 berjalan aman.
Lebih lanjut Yandri berharap 171 pilkada yang digelar serentak pada 2018 juga bisa berjalan lancar.