Citra TNI Dinilai Paling Baik dan Citra DPR Terendah di Mata Publik
Bahkan citra TNI terlihat naik menjadi 94 persen atau meningkat +3,2 persen dari hasil survei periode sebelumnya.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Litbang Kompas menunjukan citra Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai publik paling baik dibandingkan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.
Bahkan citra TNI terlihat naik menjadi 94 persen atau meningkat +3,2 persen dari hasil survei periode sebelumnya.
Berdasarkan hasil survei Kompas terlihat pada periode Januari 2015 citra TNI berada di angka 91,2 persen. Atau hanya 4 persen publik menilai citra TNI kurang baik.
Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 September-8 Oktober 2017.
Pada posisi kedua lembaga yang punya citra baik di mata publik adalah Komisi pemberantasan korupsi (KPK), yakni 87,3 persen atau naik 2,5 persen dari periode sebelumnya.
Sedangkan 9,3 persen publik menilai citra KPK kurang baik.
Baca: Usai Demo 3 Tahun Jokowi-JK, 12 Mahasiswa Diamankan Polisi
Ketiga, Polri juga dinilai sebagai lembaga yang memiliki citra baik dengan angka 70,2 persen atau meningkat 4,7 persen. Sebesar 27,8 persen publik masih menilai citra polri kurang baik.
Di posisi berikutnya ada Mahkamah Konstitusi dinilai memiliki citra baik oleh publik, tepatnya sebesar 68,9 persen atau meningkat 10,4 persen.
Kemudian ada Mahkamah Agung (MA) di angka 64,3 persen atau naik sebesar 9,5 persen.
Kejaksaan berada di posisi berikutnya dengan 58,8 persen atau meningkat 8 persen menilai baik citra lembaganya.
Sedangkan tiga lembaga yang terendah citranya di mata publik ialah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), partai politik dan DPR RI.
Hanya 51,7 responden masyarakat yang menilai baik lembaga DPD RI, sedangkan 31,6 persen menilai masih kurang baik.
Untuk Parpol, hanya 47,2 persen responden masyarakat menilai citranya baik, sementara 43,5 persen menilai sebaliknya.
Citra lembaga terendah itu dipegang DPR RI. Hanya 42,2 persen responden menilai baik DPR, sedangkan doniman 52,3 persen responden menganggap sebaliknya.