TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto tidak memungkiri bahwa masih adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ataupun event pesta demokrasi lainnya.

Menurutnya, politik uang tersebut yang paling nyata adalah serangan fajar atau pemberian sejumlah uang kepada calon pemilih beberapa saat sebelum dilakukannya pencoblosan.

"Sekarang tidak kita pungkiri masih ada serangan fajar," kata Wiranto dalam pidatonya di Rakor Persiapan Pilkada‎ Serentak 2018 di hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Wiranto menuturkan, dia pernah mendapat pengalaman bahwa ada salah satu tempat pemungutan suara (TPS) kosong saat waktu pencoblosan.

Dia pun merasa kaget dengan alasan kosongnya TPS tersebut dimana seharusnya dipenuhi para pemilik suara.

"Saya dilaporkan kenapa TPS itu kosong, karena tidak adanya serangan fajar yang didapat warga," tuturnya.

Masih kata Wiranto, meski uang yang digelontorkan pasangan calon kepada penerima serangan fajar, namun hal tersebut jelas bertentangan.

Menurutnya, tidak ada pasangan calon yang berminat memberikan nominal uang sebesar Rp 1 juta untuk satu suara.

"Mana ada kontestan bayar satu juta per suara. Walau sudah korupsi habis-habisan tidak ada," tandasnya.‎